Kelembagaan BUM Desa menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian ekonomi desa. Tata kelola yang profesional meningkatkan kepercayaan publik dan keberlanjutan usaha.

Dasar Hukum Kelembagaan BUM Desa

Kelembagaan BUM Desa memiliki landasan hukum kuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 87 ayat (1) menyatakan: “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.” Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 1 angka (1) menyebutkan: “Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha.”

Regulasi tersebut menegaskan bahwa BUM Desa adalah badan hukum resmi. Status ini memberikan kepastian legal dan perlindungan usaha. Karena itu, struktur organisasi harus jelas dan akuntabel.

Struktur ideal memisahkan penasihat dan pelaksana operasional. Kepala desa bertindak sebagai penasihat. Pengelola menjalankan usaha secara profesional dan transparan.

Strategi Model Bisnis Adaptif dan Profesional

Penguatan Kelembagaan BUM Desa harus diiringi model bisnis adaptif. Identifikasi potensi lokal wajib berbasis data pasar. Analisis permintaan mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan peluang laba.

Laporan World Bank tentang pembangunan pedesaan menegaskan pentingnya penguatan institusi lokal. Lembaga yang kuat meningkatkan ketahanan ekonomi komunitas. Temuan tersebut relevan dengan pengembangan usaha desa di Indonesia.

Perencanaan cash flow wajib dilakukan secara disiplin. Diversifikasi unit usaha memperkuat stabilitas pendapatan. Kemitraan dengan koperasi dan UMKM untuk memperluas akses pasar.

Transparansi laporan keuangan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengawasan internal mencegah konflik kepentingan. Sistem tata kelola yang baik menciptakan keberlanjutan usaha.

Integrasi Tata Kelola dan Keberlanjutan

Sinergi antara tata kelola dan model bisnis menentukan keberhasilan jangka panjang. Organisasi yang tertib tetapi tidak produktif akan stagnan. Sebaliknya, usaha tanpa tata kelola berisiko konflik dan kerugian.

Integrasi keduanya menciptakan sistem usaha yang efisien. Pendekatan ini menjaga keberlanjutan lintas kepemimpinan desa. Partisipasi masyarakat memperkuat legitimasi kelembagaan.

Kelembagaan BUM Desa yang profesional memastikan usaha desa berjalan stabil dan legal. Regulasi nasional telah memberi dasar hukum kuat melalui UU Desa dan PP 11/2021. Implementasi yang konsisten menentukan keberhasilan nyata.

Pemerintah desa perlu melakukan evaluasi kelembagaan secara berkala. Pengelola wajib menyusun model bisnis berbasis data pasar. Langkah konkret ini memperkuat kemandirian dan keberlanjutan ekonomi desa.

Ketahanan pangan menjadi salah satu agenda prioritas dalam pembangunan nasional, terutama di tengah dinamika ekonomi global, perubahan iklim, dan fluktuasi harga komoditas. Desa sebagai basis produksi pangan memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas pasokan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem pangan berbasis desa perlu dirancang secara terstruktur, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, diperlukan entitas ekonomi desa yang mampu mengelola potensi produksi secara profesional, mengintegrasikan rantai nilai, serta memastikan keberlanjutan usaha pangan di tingkat lokal. Di sinilah peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi strategis sebagai penggerak utama penguatan ekonomi pangan desa. BUM Desa berfungsi sebagai entitas bisnis yang menjembatani pelaku usaha desa dengan pasar regional maupun nasional, termasuk melalui kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan sektor swasta dalam membangun rantai pasok yang lebih efisien dan berdaya saing.

Sinergi ekonomi desa menjadi kunci dalam memperkuat peran tersebut. Kemandirian desa tidak lahir dari kompetisi antar pelaku usaha lokal, melainkan dari kolaborasi yang terkoordinasi antara UMKM, koperasi, dan BUM Desa. Prinsip “One Village One Goal” menekankan pentingnya keselarasan visi pembangunan ekonomi desa, integrasi rantai nilai berbasis potensi lokal, serta keseimbangan antara orientasi pasar dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks integrasi rantai nilai yang lebih sederhana dan aplikatif, BUM Desa dapat berperan sebagai konsolidator produksi, pengelola distribusi, sekaligus penyedia layanan pendukung seperti akses pembiayaan, logistik, dan pergudangan. Dengan peran tersebut, BUM Desa tidak hanya menjadi pelaku usaha, tetapi juga simpul kolaborasi ekonomi desa yang memastikan program ketahanan pangan berjalan secara terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan alokasi minimal 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan, penguatan sinergi antar pelaku ekonomi desa melalui BUM Desa menjadi semakin relevan dan strategis. Kebijakan tersebut membuka ruang besar bagi desa untuk membangun sistem pangan yang produktif, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan usaha di tingkat lokal. Melalui Program Sekolah Ketahanan Pangan (Sekolah Ketapang), Bumdes.id mendorong pengurus BUM Desa agar mampu mengelola alokasi tersebut secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen penguatan ekonomi desa dan fondasi kemandirian pangan yang berdampak jangka panjang bagi masyarakat.

Penulis : Subandi

Editor : Diana Arta