KULON PROGO – Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang berkelanjutan perlu berangkat dari pemahaman yang kuat terhadap potensi, karakteristik, dan kebutuhan wilayah. Berangkat dari semangat tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Pembinaan BUMKal Tahun 2026 di Balai Kalurahan Sindutan, Temon, Kulon Progo, pada Selasa, 21 April 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan serta penguatan kapasitas lembaga ekonomi kalurahan. Sasaran pembinaan adalah BUMKal dengan status berkembang dan maju, dengan melibatkan 25 peserta dari unsur pengurus BUMKal, pengawas BUMKal, Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, serta Tenaga Pendamping Profesional.

Dalam kegiatan tersebut, Bumdes.id hadir untuk memberikan penguatan kapasitas kepada para peserta, khususnya dalam strategi pengembangan jejaring usaha berbasis potensi kalurahan. Materi yang disampaikan berfokus pada pentingnya pemetaan potensi wilayah sebagai dasar dalam menemukan dan mengembangkan peluang usaha yang sesuai dengan karakteristik Kalurahan Sindutan.

Mengubah Potensi dan Permasalahan Menjadi Peluang Usaha

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan BUMKal adalah menentukan jenis usaha yang benar-benar relevan dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengembangan usaha tidak cukup hanya berangkat dari tren bisnis, tetapi perlu didasarkan pada proses identifikasi dan analisis kondisi wilayah secara menyeluruh.

Melalui sesi pembinaan, Bumdes.id memperkenalkan pendekatan Pemetaan Bentang sebagai salah satu langkah untuk membantu pengelola BUMKal membaca potensi usaha yang ada di wilayahnya.

Melalui pendekatan ini, peserta didorong untuk melihat persoalan dan kondisi yang ada di masyarakat tidak semata-mata sebagai tantangan, tetapi juga sebagai peluang yang dapat dikembangkan menjadi aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat bagi kalurahan dan masyarakat.

Pemetaan dilakukan melalui lima aspek utama, yaitu:

• Bentang Alam, untuk mengidentifikasi potensi seperti sungai, lahan pertanian, maupun sumber daya alam lainnya.
• Bentang Sosial, untuk memahami mata pencaharian masyarakat, kondisi sosial, serta fasilitas umum yang tersedia.
• Bentang Ekonomi, melalui pemetaan pelaku UMKM, aktivitas perdagangan, dan potensi pasar di wilayah kalurahan.
• Bentang Budaya, dengan menggali potensi kesenian, sejarah, tradisi, dan kuliner khas yang dapat dikembangkan.
• Bentang Teknologi, melalui identifikasi akses internet dan ketersediaan teknologi yang dapat mendukung pengembangan usaha.

Pendekatan tersebut memberikan perspektif bahwa setiap desa atau kalurahan memiliki sumber daya dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, strategi pengembangan BUM Desa dan BUMKal juga perlu dirancang berdasarkan potensi lokal yang benar-benar dimiliki, bukan sekadar meniru model usaha dari daerah lain.

Dari Pemetaan Menuju Perencanaan Usaha yang Lebih Terarah

Hasil pemetaan potensi kemudian menjadi dasar untuk menyusun proses pengembangan usaha yang lebih terukur dan sistematis. Pengelola BUMKal didorong untuk membentuk tim pemetaan usaha, mengidentifikasi peluang yang tersedia, serta menyusun kertas kerja analisis peluang bisnis.

Tahapan tersebut selanjutnya dapat dikembangkan melalui penyusunan Business Model Canvas (BMC) dan dokumen perencanaan usaha. Dengan proses tersebut, BUMKal dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai model usaha, nilai yang ditawarkan, target pasar, sumber daya yang dibutuhkan, hingga strategi untuk mengembangkan usaha.

Pendekatan ini diharapkan dapat membantu BUMKal membangun usaha secara lebih profesional dan terarah. Tidak hanya berorientasi pada pembentukan unit usaha, tetapi juga pada kemampuan usaha tersebut untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memanfaatkan potensi lokal, dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Penguatan BUMKal Didukung Tata Kelola yang Akuntabel

Selain pengembangan jejaring dan strategi usaha, pembinaan juga menekankan pentingnya tata kelola lembaga yang profesional. Perwakilan TAPM Kabupaten Kulon Progo, Yulianto, S.E., memberikan penguatan mengenai tata kelola dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Pengembangan BUMKal tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan. Sebagai lembaga ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kalurahan, BUMKal juga perlu dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Tata kelola yang baik menjadi fondasi penting agar pengembangan usaha dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang tepat serta sistem pengelolaan yang akuntabel, BUMKal diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi kalurahan.

Dukungan kebijakan juga menjadi bagian penting dalam penguatan ekosistem BUMKal. Dalam kegiatan pembinaan tersebut, Wakil Ketua Komisi DPRD DIY, Hifni Muhammad Nasikh, S.E., MBA., menyampaikan dukungan terhadap penguatan BUMKal di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pemberdayaan lembaga ekonomi kalurahan.

Peningkatan Kapasitas untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi Kalurahan

Pembinaan BUMKal menjadi salah satu proses penting dalam membangun kapasitas pengelola agar mampu membaca potensi wilayah dan menerjemahkannya menjadi strategi pengembangan usaha. Melalui penguatan materi yang disampaikan dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya pemetaan potensi sebagai dasar dalam membangun jejaring dan peluang usaha.

Proses peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi BUMKal Sindutan. Ketika potensi wilayah dapat dipetakan secara lebih baik, pengelola memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan prioritas pengembangan usaha dan merancang model bisnis yang sesuai dengan kondisi lokal.

Lebih dari itu, proses pembinaan juga menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan, BUMKal, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu kunci agar pengembangan ekonomi kalurahan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi tumbuh sebagai bagian dari ekosistem yang saling mendukung.

Bumdes.id sebagai Mitra Program Pemberdayaan BUM Desa

Sebagai platform yang berfokus pada penguatan dan pengembangan BUM Desa serta ekonomi perdesaan, Bumdes.id berkomitmen untuk menjadi Mitra Program Pemberdayaan BUM Desa melalui pendekatan yang berangkat dari potensi, kebutuhan, dan karakteristik masing-masing desa atau kalurahan.

Melalui jaringan konsultan dan mitra profesional, Bumdes.id mendukung pelaksanaan program pemberdayaan BUM Desa, mulai dari proses identifikasi potensi, penguatan kapasitas pengelola, hingga penyusunan arah pengembangan usaha BUM Desa.

Dalam kegiatan Pembinaan BUMKal Tahun 2026 di Kalurahan Sindutan, Bumdes.id hadir sebagai narasumber untuk memberikan dukungan dalam penguatan kapasitas pengelola serta pengembangan BUMKal.

Layanan Bumdes.id dalam mendukung Program Pemberdayaan BUM Desa mencakup:

• Pemetaan Potensi Desa (Kalurahan)
• Analisis Peluang dan Pengembangan Usaha BUM Desa/BUMKal
• Penyusunan Strategi dan Perencanaan Bisnis
• Pendampingan Business Model Canvas (BMC)
• Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Pengelola
• Penyusunan Jejaring dan Strategi Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Lokal
• Pendampingan Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Usaha Desa
• Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Desa

Melalui pendekatan tersebut, Bumdes.id mendorong agar program pemberdayaan BUM Desa tidak berhenti pada kegiatan pelatihan atau pembinaan semata. Setiap program perlu memiliki arah yang jelas, berangkat dari kondisi nyata di lapangan, serta mampu mendorong lahirnya kemandirian ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

Dengan pemetaan potensi yang tepat, perencanaan usaha yang terukur, tata kelola yang baik, serta pendampingan yang berkelanjutan, BUM Desa (BUMKal) memiliki peluang untuk tumbuh menjadi penggerak ekonomi lokal yang mampu menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, cara pandang terhadap desa mengalami pergeseran mendasar: dari desa sebagai objek pembangunan yang pasif, menjadi desa sebagai subjek yang aktif merancang masa depannya sendiri. Di tengah pergeseran paradigma inilah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tampil sebagai salah satu instrumen paling strategis. BUMDes bukan sekadar unit usaha kecil di tingkat desa, melainkan simpul yang menghubungkan potensi lokal dengan agenda besar pembangunan nasional. Artikel ini mengulas mengapa BUMDes layak disebut sebagai pilar pembangunan nasional, bagaimana ia bekerja berbasis potensi desa, serta tantangan dan strategi penguatannya ke depan.

Desa sebagai Fondasi Pembangunan Nasional

Pembangunan desa merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional pada dasarnya dapat diukur dari sejauh mana pembangunan desa berhasil dilaksanakan, karena mayoritas wilayah dan penduduk Indonesia berada di kawasan perdesaan. Apabila masyarakat desa mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri, hal tersebut akan menentukan peningkatan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Untuk memaksimalkan pembangunan desa, masyarakat perlu mampu mengenali potensi yang dimilikinya. Potensi desa merupakan kemauan, kemampuan, dan kesanggupan yang telah dimiliki desa, yang dapat menjadi modal dasar pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pasal 81 ayat (3) UU Desa bahkan menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan desa yang berorientasi pada potensi lokal dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

Di titik inilah BUMDes menemukan relevansinya. BUMDes memfasilitasi pengelolaan potensi sumber daya alam dan manusia di desa untuk menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)—tiga hal yang secara langsung berkontribusi pada indikator pembangunan nasional seperti pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

BUMDes sebagai Lokomotif Pembangunan Berbasis Potensi Desa

Sebelum lahirnya UU Desa, peran desa dalam pembangunan sangat terbatas; desa lebih banyak menjadi objek program pembangunan, bukan subjek yang menentukan masa depannya sendiri. UU Desa membuka ruang bagi desa untuk merancang pembangunan berbasis kebutuhan dan potensi lokal, dan BUMDes menjadi instrumen konkret yang mampu mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi nyata.

BUMDes hadir sebagai lokomotif pembangunan desa—bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga simbol kedaulatan desa dalam mengelola sumber dayanya secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi, BUMDes bertujuan memaksimalkan potensi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi pilar utama yang mendukung kemandirian desa Potret BUMDes dalam Skala Nasional

Skala keberadaan BUMDes di Indonesia sesungguhnya sudah cukup besar. Berdasarkan data Sistem Informasi Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes), tercatat puluhan ribu BUM Desa dan BUM Desa Bersama yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan total keseluruhan mencapai lebih dari 73 ribu unit. Skala ini menunjukkan betapa masifnya potensi BUMDes sebagai jaringan ekonomi akar rumput yang hampir menjangkau seluruh pelosok negeri.

Skala besar ini juga diiringi dengan penguatan pendanaan desa. Pemerintah terus mengalokasikan Dana Desa setiap tahun, di mana desa dapat mengoptimalkan BUMDes, menjalin kerja sama dengan dunia usaha, sekolah atau perguruan tinggi, hingga menggandeng masyarakat desa dengan skema gotong royong sebagai sumber pendanaan alternatif di luar Dana Desa. Dengan kata lain, BUMDes tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem pembiayaan pembangunan desa yang lebih besar.

Tiga Peran Strategis BUMDes dalam Pembangunan Nasional

1. Penggerak Ekonomi dari Tingkat Terbawah

Pembangunan saat ini banyak dimulai dengan menggerakkan perekonomian dari tingkat terbawah, yaitu desa. BUMDes menjadi wadah bagi desa untuk mengelola potensi sumber daya alam dan manusia menjadi unit usaha yang produktif, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, hingga jasa keuangan mikro. Kontribusi ini pada akhirnya terakumulasi menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

2. Instrumen Pemerataan dan Pengentasan Kemiskinan

Pembangunan desa masih dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti desa terpencil yang terisolir dari pusat pertumbuhan, minimnya prasarana sosial-ekonomi, penyebaran tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, serta tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat yang relatif rendah—yang pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. BUMDes dirancang untuk menjawab persoalan tersebut dengan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga kesenjangan antara desa dan kota berangsur mengecil.

3. Simbol Kemandirian dan Kedaulatan Ekonomi Desa

Kemandirian ekonomi desa menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional, dan BUMDes hadir sebagai instrumen vital untuk mewujudkannya. Melalui BUMDes, setiap desa berkesempatan mengelola potensi lokal serta sumber daya yang dimiliki demi meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada bantuan atau intervensi dari luar.

Strategi Memperkuat BUMDes Berbasis Potensi Desa

Agar peran BUMDes sebagai pilar pembangunan nasional dapat berjalan optimal, ada beberapa strategi penguatan yang perlu ditempuh baik oleh pemerintah desa maupun pengelola BUMDes.

1. Pemetaan Potensi Desa secara Komprehensif

Pemetaan potensi desa merupakan langkah awal yang krusial dalam merancang program pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Potensi desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan infrastruktur. Dengan pemetaan yang komprehensif, pemerintah desa dan BUM Desa dapat memahami kekuatan, tantangan, peluang, dan ancaman yang dihadapi, sekaligus menghindari program pembangunan yang tidak tepat sasaran.

• Pemetaan membantu memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan atau mengabaikan kearifan lokal.

• Desa dengan data potensi yang terorganisir dengan baik cenderung lebih menarik bagi investor, mitra bisnis, maupun program pendanaan dari pemerintah pusat.

• Contohnya, desa dengan potensi agrikultur besar dapat mengembangkan program pelatihan pertanian modern dan pemasaran hasil tani secara lebih terarah.

2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola

Keberlanjutan BUMDes sangat ditentukan oleh kapasitas manajerial pengelolanya. Pelatihan pengelolaan keuangan, teknik pemetaan potensi bisnis melalui Business Model Canvas (BMC), serta pendampingan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendasar—terutama bagi BUMDes di desa yang secara geografis kurang terjangkau jalur distribusi utama.

3. Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

Keberlanjutan BUMDes juga ditentukan oleh sistem manajemen yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, sehingga warga lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai program yang diselenggarakan. Peran pemerintah desa dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes menjadi sangat penting dalam konteks ini.

4. Diversifikasi Sumber Pendanaan

Selain penyertaan modal desa, BUMDes juga dapat memanfaatkan pinjaman atau hibah dari lembaga keuangan yang mendukung usaha berbasis desa. Diversifikasi ini perlu diimbangi dengan kemampuan manajerial yang baik agar dana yang diterima dapat digunakan secara efisien dan memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha BUMDes.

5. Kolaborasi Lintas Pemangku Kepentingan

Pemberdayaan desa berbasis potensi lokal memerlukan keterlibatan banyak pihak—mulai dari pemerintah desa dan daerah, akademisi, hingga sektor swasta. Perguruan tinggi, misalnya, dapat menyediakan riset, teknologi tepat guna, hingga program pengabdian masyarakat yang berbasis pada kebutuhan riil desa. Pembentukan BUMDes yang dikelola warga desa sendiri, disertai pendampingan pengelolaan potensi lokal seperti kerajinan, pertanian organik, atau ekowisata, menjadi salah satu wujud nyata dari kolaborasi ini.

Dasar Hukum dan Kerangka Kebijakan

Kedudukan BUMDes sebagai pilar pembangunan nasional tidak berdiri di ruang kosong, melainkan ditopang oleh kerangka hukum dan kebijakan yang jelas, di antaranya:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa — meletakkan dasar filosofis bahwa desa adalah subjek pembangunan, bukan sekadar objek, termasuk mandat pembangunan desa berbasis potensi dan kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3).

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa — menjadi payung hukum utama pendirian, permodalan, dan tata kelola BUM Desa/BUM Desa Bersama pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja.

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 — mengatur bahwa alokasi Dana Desa mempertimbangkan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), yang salah satu komponennya adalah keberadaan dan kinerja kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes.

• Aplikasi SDGs Desa Kemendesa PDTT — menjadikan kelembagaan desa, termasuk BUMDes, sebagai salah satu goal (SDGs Desa ke-18) dalam pengukuran capaian pembangunan desa secara nasional.

Tantangan yang Masih Dihadapi

Meski memiliki peran strategis, dalam praktiknya BUMDes masih menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Sebagian desa masih kekurangan sumber daya manusia yang cakap dalam manajemen usaha, sebagian lain terkendala keterbatasan pasar akibat lokasi yang jauh dari jalur distribusi utama, dan sebagian BUMDes masih berjalan tanpa tata kelola keuangan yang tertib.

Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kolektif, penguatan kelembagaan, serta paradigma baru dalam tata kelola BUMDes agar benar-benar dapat menjalankan peran sentralnya sebagai motor penggerak pembangunan desa—dan pada gilirannya, sebagai pilar pembangunan nasional secara keseluruhan.

Kesimpulan

Desa bukan objek pembangunan, melainkan subjek sekaligus pusatnya. Desa bukan tempat tertinggal, tetapi tempat dengan potensi besar yang selama ini kurang diperhatikan. Dengan pendekatan yang tepat, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, pusat inovasi sosial, dan pusat pelestarian nilai-nilai budaya bangsa—dan BUMDes adalah salah satu kendaraan utama untuk mewujudkannya.

Dengan jaringan yang telah menjangkau puluhan ribu desa di seluruh Indonesia, BUMDes memiliki modal awal yang besar untuk menjadi pilar pembangunan nasional yang sesungguhnya. Yang dibutuhkan selanjutnya adalah konsistensi dalam pemetaan potensi, penguatan kapasitas pengelola, tata kelola yang transparan, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan—agar potensi desa benar-benar terkonversi menjadi kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kolaborasi menjadi salah satu kunci penting di balik keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan ekonomi desa. Tidak sedikit BUMDes yang mampu mencatat omzet miliaran rupiah, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) berkat kemampuannya menjalin kerja sama baik dengan pemerintah desa, masyarakat, BUMDes lain, sektor swasta, perguruan tinggi, maupun investor. Artikel ini mengulas mengapa kolaborasi begitu berpengaruh terhadap kesuksesan BUMDes, contoh-contoh nyata di lapangan, serta strategi praktis yang dapat diterapkan pengelola BUMDes di desa mana pun.

Mengapa Kolaborasi Menjadi Kunci Kesuksesan BUMDes

BUMDes lahir dari semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat desa di Indonesia. Semangat inilah yang membuat pola kerja sama atau kolaborasi menjadi elemen yang secara alami melekat pada tata kelola BUMDes. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahkan secara eksplisit membuka ruang bagi desa untuk mengadakan kerja sama dengan desa lain maupun dengan pihak ketiga, sehingga kolaborasi bukan sekadar strategi tambahan, melainkan bagian dari fondasi hukum pengelolaan BUMDes.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kunci sukses BUMDes terletak pada perencanaan strategis yang matang serta kolaborasi antara masyarakat desa dan pemerintah dalam mengelola potensi lokal. Tanpa kolaborasi, BUMDes cenderung berjalan sendiri dengan keterbatasan modal, jaringan pasar, dan kapasitas sumber daya manusia tiga hambatan klasik yang selama ini banyak dikeluhkan pengelola BUMDes di berbagai daerah.

Secara umum, kolaborasi usaha BUMDes dapat terjalin dalam beberapa bentuk, di antaranya kemitraan dengan sektor swasta untuk distribusi dan pemasaran produk, kolaborasi pengelolaan sumber daya alam bersama investor atau pelaku wisata, kerja sama antar-BUMDes dalam bentuk BUM Desa Bersama, hingga sinergi dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk pendampingan serta riset.

Contoh BUMDes Sukses Berkat Kolaborasi Usaha Desa

Berikut beberapa contoh BUMDes di Indonesia yang mencatatkan hasil signifikan setelah membangun kolaborasi usaha, baik dengan pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta.

1. BUMDes Tirta Mandiri – Desa Ponggok, Klaten (Jawa Tengah)

BUMDes Tirta Mandiri dikenal luas sebagai salah satu BUMDes paling sukses di Indonesia berkat pengelolaan objek wisata air Umbul Ponggok. Kolaborasi antara pemerintah desa, warga, dan pengelola wisata membuat destinasi ini berkembang dari kolam sederhana menjadi destinasi wisata foto bawah air yang dikenal hingga mancanegara. BUMDes ini tercatat membukukan omzet hingga Rp10,3 miliar, menjadikannya rujukan utama dalam studi keberhasilan BUMDes berbasis pariwisata.

2. BUMDes Bangun Jaya – Rokan Hulu, Kabupaten Kampar (Riau)

BUMDes ini mengombinasikan dua lini usaha sekaligus, yaitu perkebunan dan simpan pinjam. Kolaborasi lintas sektor ini memungkinkan BUMDes mendukung petani lokal dari sisi produksi sekaligus menyediakan akses layanan keuangan bagi warga desa. Model gabungan usaha ini tercatat berhasil membukukan omzet sekitar Rp3 miliar.

3. BUMDes Tunjung Mekar – Desa Tunjung, Buleleng (Bali)

Dengan model usaha multifungsi yang mencakup simpan pinjam, layanan pembayaran listrik, dan toko grosir, BUMDes Tunjung Mekar menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas kebutuhan warga—dari sektor keuangan hingga kebutuhan harian—dapat menghasilkan omzet hingga Rp1,3 miliar sekaligus mencerminkan kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

4. BUMDes Jaya Abadi & BUMDes Harapan Baru

BUMDes Jaya Abadi memfokuskan strategi usahanya pada sektor pertanian dan pariwisata dengan memanfaatkan lahan subur untuk menanam padi, jagung, dan sayuran, menjadikannya teladan bagi desa-desa sekitarnya. Sementara itu, BUMDes Harapan Baru merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pihak terkait yang berfokus pada pengembangan industri kreatif dan ekowisata, termasuk pelatihan kerajinan tangan, tekstil, hingga pengelolaan objek wisata alam dan budaya desa.

Strategi Membangun Kolaborasi Usaha Desa yang Efektif

Merujuk pada berbagai contoh di atas serta kajian strategi pengembangan BUMDes, setidaknya ada tujuh langkah strategis yang dapat diterapkan pengelola BUMDes untuk membangun kolaborasi usaha yang berkelanjutan.

1. Memetakan Potensi Desa Sebelum Menjalin Kerja Sama

Sebelum mencari mitra, BUMDes perlu terlebih dahulu memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (analisis SWOT) atau menyusun Business Model Canvas (BMC) dari potensi desa. Pemetaan ini penting agar kolaborasi yang dijalin benar-benar relevan dengan potensi lokal, bukan sekadar mengikuti tren usaha desa lain.

2. Menjalin Kemitraan dengan Sektor Swasta

Kemitraan dengan sektor swasta dapat dikembangkan melalui dua pola utama, yaitu:

• Kerja sama distribusi dan pemasaran — menggandeng perusahaan retail atau marketplace digital agar produk BUMDes menjangkau pasar yang lebih luas.

• Kolaborasi pengelolaan sumber daya — menggandeng investor atau pelaku usaha pariwisata untuk mengembangkan destinasi wisata desa secara bersama-sama.

3. Membentuk atau Bergabung dengan BUM Desa Bersama

Bagi desa-desa dengan potensi serupa, membentuk BUM Desa Bersama menjadi strategi efektif untuk menyatukan sumber daya, memperluas skala usaha, dan memperkuat posisi tawar di hadapan mitra maupun pasar. Skema ini juga sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang secara khusus mengatur keberadaan BUM Desa Bersama sebagai badan hukum tersendiri.

4. Menggandeng Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi

Kolaborasi dengan pihak di luar desa juga dapat diperluas ke jalur kelembagaan, misalnya:

• Pemerintah daerah — untuk mendapatkan dukungan program, pelatihan, dan akses permodalan.

• Perguruan tinggi — melalui kerja sama riset maupun program pendampingan seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik BUMDes.

• BUMDes lain — untuk saling berbagi pengalaman, teknologi usaha, dan jaringan pasar.

5. Memanfaatkan Media Digital dan E-Commerce

Penggunaan media digital untuk promosi produk desa menjadi solusi penting agar BUMDes lebih dikenal masyarakat luas dan mampu bersaing dengan produk dari luar desa. BUMDes dapat aktif di media sosial dengan konten visual, mendaftarkan usahanya di Google Bisnisku agar mudah ditemukan, serta memasarkan produk unggulan melalui marketplace nasional maupun e-commerce desa sendiri.

6. Membangun Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

Kolaborasi hanya akan bertahan jika BUMDes memiliki manajemen yang profesional, transparan, dan partisipatif. Pengelola BUMDes perlu menyusun laporan keuangan secara berkala dan melaporkannya kepada pemerintah desa serta masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pelaporan BUM Desa. Tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan mitra, baik dari sisi pemerintah, swasta, maupun masyarakat desa sendiri.

7. Memulai dari Skala Kecil, Berkembang secara Bertahap

Bagi BUMDes yang baru merintis kolaborasi, disarankan untuk memilih usaha yang modal dan risikonya sesuai kapasitas desa, kemudian mengembangkannya secara bertahap sambil memanfaatkan program pendampingan dan bantuan pemerintah yang tersedia. Pendekatan bertahap ini membantu BUMDes membangun rekam jejak yang meyakinkan sebelum menjalin kolaborasi yang lebih besar dan kompleks.

Dasar Hukum dan Payung Regulasi Kolaborasi BUMDes

Agar kolaborasi usaha desa berjalan sah dan memiliki perlindungan hukum, pengelola BUMDes perlu memahami sejumlah regulasi yang menjadi payung hukumnya, di antaranya:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa — mengatur bahwa desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain maupun dengan pihak ketiga.

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa — menjadi dasar hukum utama pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, sekaligus mengatur status badan hukum, permodalan, dan tata kelola BUMDes.

• Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 3 Tahun 2021 — mengatur pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, serta pengadaan barang/jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama.

• Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 — menjadi panduan penyusunan laporan keuangan BUM Desa sebagai bentuk akuntabilitas dalam setiap kolaborasi usaha yang dijalankan.

Status badan hukum yang jelas menjadi hal krusial, sebab BUMDes yang tidak terdaftar sesuai PP Nomor 11 Tahun 2021 berisiko tidak memiliki status badan hukum resmi sehingga kehilangan perlindungan hukum penting saat menjalin kolaborasi dengan mitra, termasuk sektor swasta dan investor.

Kesimpulan

Kolaborasi bukan sekadar pelengkap, melainkan salah satu fondasi utama di balik kesuksesan BUMDes-BUMDes unggulan di Indonesia, mulai dari Tirta Mandiri di Ponggok, Bangun Jaya di Rokan Hulu, hingga Tunjung Mekar di Buleleng. Melalui kemitraan dengan sektor swasta, sinergi antar-BUMDes, dukungan pemerintah dan perguruan tinggi, pemanfaatan media digital, serta tata kelola yang transparan, BUMDes dapat tumbuh menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

Bagi pengelola BUMDes yang ingin memulai atau memperkuat kolaborasi usaha, langkah paling realistis adalah memetakan potensi desa terlebih dahulu, memilih mitra yang relevan dengan potensi tersebut, serta membangun kerja sama secara bertahap dengan tata kelola yang rapi sejak awal.

Catatan redaksi: Angka omzet dan capaian BUMDes pada artikel ini merujuk pada publikasi sumber terkait dan dapat berubah mengikuti perkembangan usaha masing-masing BUMDes. Pengelola BUMDes disarankan memverifikasi data terbaru melalui laporan resmi desa atau Kementerian Desa, PDTT sebelum mengutip untuk keperluan formal.